Refocusing APBN Tidak Berdampak pada Program Prioritas Kemendikbudristek

Refocusing APBN Tidak Berdampak pada Program Prioritas Kemendikbudristek

- Merdeka Belajar
580

Refocusing tidak berdampak pada prioritas utama Kemendikbudristek, yakni pembiayaan pendidikan yang sangat diperlukan di masa pandemi.

 

GTK – Meskipun realokasi dan refocusing anggaran terjadi di segala lini pemerintahan, untuk mendorong penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan hal itu tidak berdampak pada program prioritas kementerian. “Refocusing APBN Kemendikbudristek berdampak pada pengurangan honor, anggaran rapat, perjalanan dinas, serta sasaran kegiatan; tapi refocusing tidak berdampak pada prioritas utama Kemendikbudristek, yakni pembiayaan pendidikan yang sangat diperlukan di masa pandemi,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Senin (23/8/2021).

Pada kesempatan ini, Mendikbudristek juga menyampaikan contoh-contoh program yang tidak terdampak refocusing anggaran. Misalnya, Program Indonesia Pintar (PIP) tetap diberikan kepada 17,9 juta siswa dengan anggaran Rp9,6T; Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran Rp9,4T.

Selanjutnya, Beasiswa Afirmasi Pendidikan (ADik) untuk 7.382 mahasiswa dengan anggaran Rp139M juga tidak terdampak. Beasiswa ADik merupakan beasiswa yang diberikan Kemendikbudristek untuk siswa asal Papua dan Papua Barat, daerah Khusus atau terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), dan siswa anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI); selain itu aneka tunjangan untuk 364.573 guru dengan anggaran Rp7,3T juga diperjuangkan Kemendikbudristek untuk tidak terdampak refocusing anggaran.

“Semua program-program yang sifatnya afirmatif, itu kita lindungi total. Kita melindungi hal-hal yang dampak ekonominya sangat signifikan bagi ekosistem pendidikan kita baik guru, murid dasar menengah, mahasiswa, maupun beasiswa afirmatif, ini yang kita coba pertahankan sebaik mungkin,” jelas Nadiem di hadapan ketua dan anggota Komisi X secara langsung di Gedung DPR RI, Jakarta.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 pada Senin (16/8/2021), “Pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain mendukung perluasan program beasiswa”.

Karenanya, Mendikbudristek menggarisbawahi prioritas Kemendikbudristek, yakni untuk mengedepankan pembiayaan pendidikan yang paling diperlukan peserta didik, pendidik, dan orang tua di masa pandemi, sehingga beberapa program menjadi terdampak refocusing anggaran.

“Tentu ada kesedihan di pihak kami bahwa ada beberapa program yang dihadirkan dengan semangat gotong royong yang terdampak refocusing, Kemendikbudristek telah memperjuangkan anggarannya semaksimal mungkin dan akan terus mengakselerasi program-program tersebut,” tekan Nadiem.

Menteri Nadiem mengatakan, ada empat tahap refocusing anggaran di Kemendikbudristek, dan tiga di antaranya merupakan pemotongan dan penghematan anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. “Tahap satu adalah satu-satunya tahap di mana kita mendapatkan tambahan anggaran, tetapi masih harus me-realokasi anggaran sebagian,” tuturnya.

Refocusing tahap satu, Menteri Nadiem menyebut adanya tambahan anggaran untuk bantuan kuota internet sebesar Rp2,5 triliun. Dari angka tersebut, Rp500 miliar di antaranya merupakan hasil cost-sharing internal Kemendikbudristek dan Rp2 triliun lainnya berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). “Dana Rp500 miliar itu kita dapat dari efisiensi belanja barang, honor, perjalanan dinas, dan lain-lain,” paparnya.

Di tahap dua, Kemendikbudristek berhasil melakukan penghematan sebesar Rp271,58 miliar. Penghematan tersebut berasal dari belanja pegawai (pemotongan tunjangan kinerja THR dan tunjangan kinerja gaji ke 13). Di tahap tiga, penghematan mencapai Rp2,15 triliun, yang berasal dari efisiensi belanja bahan dan belanja modal. Sedangkan di tahap empat, penghematan sebesar Rp1,118 triliun berasal dari efisiensi belanja modal, belanja bahan, dan belanja modal yang berpotensi sisa.

“Saya harus memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh staf Kemendikbud yang sebenarnya secara tidak langsung melakukan pengorbanan luar biasa, dari berkurangnya berbagai macam aktivitas, mereka tidak mendapatkan berbagai macam insentif, karena ada pemotongan dari tunjangan, dari honor,” ungkapnya.

Beberapa contoh program yang terdampak refocusing adalah Program Organisasi Penggerak sasarannya tetap pada 20.438 orang, tapi anggaran turun dari Rp320,4M ke Rp209,4M; Program Guru Penggerak sasarannya turun dari 36.769 ke 29.269 orang, dengan anggaran turun dari Rp689,68M ke Rp551,85M; pendampingan guru Sekolah Penggerak sasarannya turun dari 61.000 ke 23.145 orang, dengan anggaran turun dari Rp389,3M ke Rp247,7M; satuan pendidikan aman bencana sasarannya turun dari 1.530 lembaga ke 1.290 lembaga, dengan anggaran turun dari Rp152,1M ke Rp115,9M; serta target desa pemajuan kebudayaan berkurang dari 359 desa ke 270 desa, dengan anggaran yang berkurang dari Rp36,9M ke Rp27M.

“Ini memang kita tidak bisa cari lagi anggarannya karena memang program yang intensif pendampingannya. Sedih, tapi tidak apa-apa karena kita bisa selalu mengakselerasi tahun berikutnya,” kata Nadiem.

Lebih lanjut Mendikbudristek menjelaskan bahwa refocusing anggaran di Kemendikbudristek telah melalui empat tahapan yang berdasarkan surat Menteri Keuangan. Pada tahap pertama, ada penyesuaian anggaran untuk bantuan kuota data internet sebesar Rp2,52T yang dibiayai secara berbagi biaya Kemendikbudristek sebesar Rp500M dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Rp2,02T; tahap kedua, sebesar Rp271,58M; tahap ketiga sebesar Rp2,157T; dan tahap keempat sebesar Rp1,181T.

Headline

Asesmen Nasional Menandai Perubahan Paradigma Evaluasi Pendidikan