Kolaborasi Kemendikbudristek dan Pemangku Kebijakan dalam Pemulihan Pembelajaran

Merdeka Belajar By Sekretariat GTK 25 April 2022
268
GTK – Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Tim INOVASI membahas perkembangan program untuk mendukung reformasi pendidikan terutama di masa pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menyampaikan apresiasinya atas program INOVASI. Anindito menilai, program INOVASI merupakan bentuk konkret kemitraan yang programnya dirancang dan dibahas bersama, serta adaptif dengan strategi peningkatan mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag.

“Ini contoh praktik yang sangat baik yang kami harap bisa berkelanjutan ke depannya,” tuturnya dalam rapat ke-4 Komite Pengarah Nasional Tata Kelola Program INOVASI Fase ll tahun 2020-2023 yang dilaksanakan secara daring, pada Selasa (19/4/2022).

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, mengatakan bahwa program kemitraan ini secara intensif mendukung penguatan program inklusi, literasi, dan numerasi di Kemenag dan kebijakan Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah. Terkait program moderasi beragama yang relatif memiliki keberhasilan yang baik, program INOVASI diharapkan dapat diperluas lagi cakupannya.

Hal-hal strategis yang direkomendasikan untuk menjadi prioritas pada tahun 2022-2023, sebagai periode terakhir implementasi program INOVASI Fase II, meliputi 1) Dukungan implementasi Kurikulum Merdeka dan kebijakan terkait; 2) Pemanfaatan Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan; 3) Transisi peran INOVASI melalui penguatan lembaga-lembaga pemerintah; dan 4) Pelibatan lembaga non-pemerintah untuk mendukung reformasi pendidikan.

Berikutnya, 5) Pendidikan guru dan sistem/kebijakan manajemen guru; 6) Pendidikan karakter untuk mengatasi perundungan, kekerasan seksual, dan mewujudkan moderasi beragama; 7) Sistem/kebijakan inklusi tentang gender, penyandang disabilitas, anak pengguna bahasa ibu; serta 8) Pemulihan pembelajaran.

Pada kesempatan tesebut, turut dibahas pula perkembangan dari implementasi program INOVASI di Provinsi NTB, NTT, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur selama periode Desember 2021 – April 2022. Secara umum, implementasi program selama enam bulan terakhir telah mendukung upaya reformasi dan prioritas nasional seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, dan reformasi guru.

Implementasi Program di Provinsi NTB Wujudkan Semangat Merdeka Belajar

Sebelumnya, Komite Pengarah Nasional pada 28-29 Maret 2022 lalu telah melakukan kunjungan pemantauan bersama ke Provinsi NTB untuk melihat langsung implementasi program INOVASI, khususnya di Pulau Lombok. Kegiatan ini bertujuan agar anggota komite secara langsung dapat mendengarkan informasi dari para pelaksana program INOVASI dan pembuat kebijakan di provinsi dan kabupaten mitra. Selain itu juga dapat mengamati perkembangan dan kendala implementasi di tingkat sekolah/madrasah, kelompok kerja guru (KKG), desa dan kabupaten, sekaligus memberikan umpan-balik kepada para pelaksana di lapangan.

Pemerintah pusat melalui berbagai episode Merdeka Belajar mendorong pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada sekolah dan guru untuk menyelenggarakan pembelajaran dan penilaian sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Kunjungan ke Pulau Lombok pun dilakukan untuk melihat pengimbasan pendekatan pembelajaran literasi berbasis level kemampuan siswa.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, KemenPPN/Bappenas, Amich Alhumami, menekankan pentingnya memberi perhatian pada kemampuan literasi terutama di tingkat awal kelas 1, 2, 3. Menurut dia, hal itu dapat menjadi fondasi yang berkontribusi besar bagi tiap siswa dan akan sangat menentukan di jenjang kelas selanjutnya.

“Tidak mungkin siswa bisa survive, bisa mengakses ke sumber-sumber pengetahuan atau memperluas kemampuan daya jangkau penguasaan pengetahuan jika landasan literasi di tingkat awal tidak kokoh. Sangatlah tepat kita mengambil perhatian pada hal ini melalui program INOVASI,” tegas Amich Alhumami.

Di Provinsi NTB, pembelajaran literasi berbasis level kemampuan siswa ini telah diterapkan sebagai upaya pemulihan pembelajaran literasi oleh guru-guru di 98 satuan pendidikan sasaran kemitraan pemerintah, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan INOVASI. Seperti yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Bima.

Selain itu, Relawan Literasi juga membantu melalui pendampingan individual atau kelompok kecil untuk siswa yang mengalami kesulitan membaca. Pendekatan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu penilaian kemampuan literasi, pengelompokan sesuai level, dan pembelajaran literasi sesuai level.

Pengalaman dari implementasi program INOVASI Fase I (2016-2020) menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa SD dan MI di NTB. Di Kabupaten Lombok Timur, sebagai upaya mengurangi disparitas khususnya dalam hal kemampuan literasi siswa, dilaksanakan program Madrasah Unggul Anak Hebat (MAULANA). Dengan dukungan INOVASI, program ini menjadi kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur dengan Kanwil Kemenag Lombok Timur dan Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NWDI Pancor selaku lembaga yang mengelola program calon guru MI di Kabupaten Lombok Timur.

SDN 1 Suradadi, Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu sekolah yang dikunjungi. Sekolah ini telah mengimbaskan program MAULANA yang fokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi secara inklusif. Pembelajaran literasi di sekolah ini dilaksanakan dengan mengelompokkan siswa sesuai tingkat kemampuan literasi mereka berdasarkan hasil asesmen literasi awal yang dilakukan guru. Implementasi pembelajaran berdasarkan level kemampuan ini pun telah membawa perubahan pada kemampuan membaca siswa-siswa di SDN 1 Suradadi menjadi lebih baik.

Selain melihat proses pembelajaran di kelas, Komite Pengarah Nasional juga bertemu dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang selama ini aktif meningkatkan kompetensi pembelajaran guru secara mandiri dengan menggunakan dana BOS. Saat ini KKG tersebut fokus pada upaya menyosialisasikan Kurikulum Merdeka dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar kepada guru-guru di KKG tersebut.  

Pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Iwan Syahril menyampaikan kesan saat mengunjungi sekolah tersebut. Menurutnya yang paling berkesan dari kunjungan tersebut adalah melihat semangat dari semua unsur untuk belajar termasuk kepala sekolah, guru, dan siswa. Di masa pandemi saat ini menurutnya, sangat dibutuhkan semangat untuk berkolaborasi dan bergotong royong.

“Dalam kaitannya dengan Kurikulum Merdeka atau kebijakan di tingkat pusat, saya melihat bahwa apa yang dilakukan INOVASI dan Disdik Lombok Timur selaras dengan kebijakan yang ada di Kemendikbudristek. Pertama, filosofinya adalah berpusat pada siswa. Tadi saya melihat ada kelas yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan siswanya. Ini penting, karena kalau kita ingin melakukan proses pembelajaran maka harus menyesuaikan tingkat kemampuan siswa atau teaching at the right level,” jelasnya.

Bagikan artikel ini

Berita Terkini