Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Breaking News

Sejarah Pembentukan Ditjen GTK

2010

Pembentukan Direktorat

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dibentuk pada akhir tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementeriaan Pendidikan Nasional. Pasal 214 Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 menyebutkan bahwa struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, yakni salah satu direktorat jenderal yang dibentuk sesuai dengan peraturan tersebut, terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, seperti dijelaskan dalam Pasal 296 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, terdiri atas 4 subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus dan Layanan Khusus; 1 subbagian yakni subbagian Tata Usaha; serta kelompok jabatan fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dijelaskan dalam Pasal 294 dan 295 Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010, yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar yang menaungi Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar merupakan Direktorat Jenderal yang dikelola bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, dengan nama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen). Ditjen Mandikdasmen dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2005.

Pemisahan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah ini dilakukan agar Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif” dan 5 misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, dan Kepastian Jaminan layanan pendidikan dapat dicapai.

Pelantikan Direktur P2TK Dikdas

Bersamaan dengan pembentukan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, dilantik pula Sumarna Surapranata, Ph.D, sebagai Direktur Pembinaan PTK Dikdas ini.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Ditjen PMPTK), yang menjabat sejak 8 Februari 2006.

 


2011

Proses Penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Pada Tanggal 16 Januari 2012 Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, telah memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu tersebut diperoleh, setelah direktorat melakukan serangkaian kegiatan untuk memperoleh sertifikat tersebut sepanjang Tahun 2011. Rangkaian kegiatan itu adalah :

Tahap Pertama, Perencanaan Awal dan Analisis Kesenjangan. Dalam tahap ini, telah dilakukan beberapa kegiatan, yaitu Temu Awal yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2011; Pra-Penilaian (analisis kesengjangan) dan Penjelasan Singkat pada Tanggal 20, 26,29 September 2011; Pelatihan Pemahaman  mengenai ISO 9001:2008 yang diadakan Tanggal 20 September 2011; serta Pembentukan Tim ISO pada 29 September 2011.

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, telah memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diterbitkan pada Tanggal 16 Januari 2012.

Tahap Kedua, Penyusunan Dokumen. Dalam tahap kedua, dilakukan Workshop Penyusunan Dokumen  (4 Oktober 2011), Penyusunan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu (10 Oktober 2011), Penyusunan Manual Mutu (14-18 Oktober 2011), serta Pengesahan Dokumen (1 November 2011).

Tahap Ketiga, Implementasi Sistem Manajemen Mutu. Dalam tahap ini ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu Pengujian Prosedur yang dilakukan pada 3-4 November 2011 serta Perbaikan Prosedur yang dilakukan Tanggal 8-11 November 2011.

Tahap Keempat, Internal Audit dan Rapat Tinjauan Manajemen. Tahap ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu Pelatihan Internal Audit diwakili oleh seluruh perwakilan Subdit dan TU di Direktorat P2TK Dikdas (14 November 2011), Pelaksanaan Internal Audit (15-20 November 2011), Perbaikan Internal Audit (21-23 November 2011), serta tinjauan Manajemen yang diadakan pada Tanggal 24 November 2011.

Tahap Kelima, Pelaksanaan Audit Sertifikasi yaitu Audit Sertifikasi oleh lembaga Verification New Zealand (VNZ) pada 6-7 Desember 2011, Perbaikan Audit Sertifikasi (VNZ) pada 12-16 Desember 2011, Pengiriman Perbaikan ke VNZ Tanggal 22 Desember 2011, serta Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Tanggal 16 Januari 2012.

Penggantian Kepala Subdirektorat

Pada Bulan Desember, dua orang kepala subdirektorat di lingkungan di Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar diganti. Kedua kasubdit yang diganti tersebut masing-masing Dr. Suparno (Kepala Subdirektorat PTK SD) diganti oleh Ir. Harlan, MT (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seleksi Evaluasi Program Subdirektorat Program dan Evaluasi) serta Drs. A. Hendra Sudjana, M.Ed (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Karir dan Subdirektorat PTK SMP), keduanya berasal dari internal Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Kunjungan ke Sekolah Indonesia Luar Negeri

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar melalui Subdirektorat Program dan Evaluasi melakukan kunjungan ke Sabah, Malaysia untuk melihat perkembangan pembelajaran di Sekolah  Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), serta sekolah-sekolah di ladang Humana, sebuah lembaga NGO yang mengkhususkan diri memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di ladang perkebunan kelapa sawit di negara ini. Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Dr. Sumarno ikut dalam rombongan ikut dalam rombongan antara lain Kepala Subdirektorat PTK Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (saat itu) Drs. M. Hosnan, M.Pd, Atase Pendidikan KBRI Malaysia Prof. Drs. Rusdi, MA, Ph.D, serta Acting Director Humana Torben Venning, serta beberapa staf Subdirektorat Program dan Evaluasi. Hasil kunjungan ini dijadikan bahan peningkatan layanan pendidikan bagi ratusan ribu anak-anak Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yang sebagian besar bekerja di perkebunan kelapa sawit.

Pada Tahun 2011 juga, tim Direktorat P2TK Dikdas berkunjung ke tiga Sekolah Indonesia Luar Negeri, yaitu Sekolah Republik Indonesia Tokyo (Jepang), Sekolah Indonesia Nederland Wassenaar (Belanda), dan Sekolah Indonesia Riyadh (Arab Saudi). Secara umum tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi tentang kebijakan dan program Kemdikbud,  terutama terkait dengan tunjangan profesi, penyesuaian jabatan fungsional bagi guru bukan PNS terkait penyetaraan pembayaran tunjangan profesi, serta Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, termasuk Penilaian Kinerja Guru (PKG).

Penerimaan Guru-Guru Selesai Bertugas dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK)

Pada bulan Juli 2011, Direktorat P2TK Dikdas melakukan penerimaan kembali guru-guru yang selesai bertugas di Sabah, Malaysia, selama dua tahun. Guru-guru yang kembali ke Indonesia ini merupakan guru-guru yang sudah bertugas di Community learning Centre yang menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Acara ini dilangsungkan di Jakarta.


Penyetaraan GBPNS

Pemberian Kesetaraan bagi GBPNS adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil


  1. Dasar Hukum
  2. Mekanisme Penyetaraan Jabatan Dan Pangkat GBPNS
  3. Pemanggilan
Info Guru
SIM Pemerataan Guru
SIM EIS
SIM PKG
Pencarian Artikel